Pages

Minggu, 20 November 2011

LANDASAN HISTORIS, TELEOLOGIS DAN SISTEMATIS PENGATURAN PENGAWASAN HAKIM (ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG)


PENGANTAR
            Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) memberikan jaminan terhadap hukum berada pada posisi yang strategis dalam konstelasi ketatanegaraan Republik Indonesia.
            Sifat Negara hukum ialah dimana alat perlengkapan Negara atau pejabat Negara hanya dapat bertindak sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan terlebih dahulu oleh alat perlengkapan Negara yang dikuasakan untuk membuat aturan itu.[1]
            Mewuudkan Negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh kompenen masyarakat sebai budaya hukum. Ketiga element tersebut baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya huku, tersebut, Oleh LM. Friedman, yang dikatakan sebagai susunan system hukum.
PERMASALAHAN
            Untuk mewujudkan Negara hukum yang tercermin dalam susunan system hukum yang dikenalkan LM. Friedmen, salah satunya adalah struktur hukum yang terjelma dalam lembaga yang menegakan hukum, dalam hal ini para hakim menjalankan kekuasaan yudikatif yang berada dalam naungan Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Untuk mewujudkan Hakim yang baik dan berjiwa yang berkeadilan maka diperlukan adanya sebuah lembaga yang mengawasi kinerja mereka, dalam ketatanegaraan Indonesia dibentuk Komisi Yudisial.
Kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim mengalami fluktuasi dalam menjalankan wewenangnya, puncaknya ketika para hakim agung melakukan Judicial Review terhadap kewenangan Komisi Yudisial mengenai pengawasan hakim.[2]
Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai kajian terhadap kewenangan Komisi Yudisial, yang diperinci sebagai berikut: 
1.      Bagaimana landasan historis, sistematis, dan teleologis pembentukan lembaga pengawasan hakim? 
2.    Bagaimana pembagian Kewenangan Pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial?
PEMBAHASAN
Pembentukan Lembaga Pengawasan Hakim
Permohonan Judicial Review 31 Hakim Agung ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004. Sengketa tersebut melahirkan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dengan berbagai pertimbangan menyatakan bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang pengawasan hakim dalam Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, diantaranya pasal 20, pasal 21, pasal 22 ayat (1) dan (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).
Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (sekarang wakil menteri hukum dan HAM) Denny indrayana menyayangkan, karena menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi itu menimbulkan kekosongan hukum. Dan yang lebih parah lagi sebenarnya sekarang kita berhadapan dengan semakin tinggi, semakin besar dan semakin hebatnya potensi praktek mafia peradilan.[3]
Dalam susunan ketatanegaraan Indonesia, keberadaan lembaga Negara yang dimaksudkan untuk mengawasi hakim dalam hal ini Komisi Yudisial yang disebut sebagai pengawas eksternal dan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal (ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 dan terbaru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) masih hangat dalam perdebatan ketatanegaraan. Untuk dapat memberikan gambaran kedudukan Komisi Yudisial yang telah di rumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 B (1) sebagai berikut: Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Secara historis, maksud pembentukan Komisi Yudisial, selain untuk menyeleksi calon hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan terhadap para hakim, termasuk hakim agung, yang sudah sangat sulit diawasi. Pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung, apalagi terhadap hukum agung, sudah sangat tumpul sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Sebagai upaya menghilangkan adanya krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang tertinggi, yakni Mahkamah Agung, dalam proses penegakan hukum di Indonesia, maka secara kelembagaan akan diperbaiki dengan adanya Komisi Yudisial. Lembaga ini bersama Mahkamah Konstitusi, merupakan lembaga baru untuk merealisasikan ideology konstitusi Negara hukum dalam amandemen UUD 1945.[4]
Pengawasan internal yang dirasa tidak akan berjalan efektif sebagaimana cita-cita untuk mewujudkan penegak hukum yang bermartabat dan berperilaku baik, mandiri, bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain ini di gantungkan pada keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas  eksternal yang mandiri.
Selain daripada hal diatas, eksistensi Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui maksud dan kehendak para pembentuknya. Kontruksi pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia menurut Hobbes Sinaga, amanat Panitia Adhoc I Badan Pekerja MPR, yang terlibat dalam perubahan UUD 1945, bahwa pembentukan Komisi Yudisial, difungsikan untuk menjaga kemandirian Mahkamah Agung dengan kewenangan lain yang perlu pembahasan. Hal yang sama disampaikan Harun Kamil, bahwa munculnya Komisi Yudisial pada awalnya bertugas untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang tambahan dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Secara umum kontruksi pembentukan Komisi Yudisial dijelaskan oleh Sutjipto, bahwa Komisi Yudisial diadakan untuk menjamin adanya cheks and balance dalam keseluruhan proses penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Namun bukan berarti bahwa Komisi Yudisial adalah merupakan cabang kekuasaan tersendiri melainkan bahwa Komisi Yudisial adalah sebagai supporting organ. Komisi Yudisial dalam rangka cheks and balances adalah untuk mengontrol perilaku hakim demi menjaga martabat dan kehormatan hakim keseluruhanya. Hasil pembahasan panitia Adhoc I badan pekerja MPR tersebut dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang dibahas badan legislasi DPR relatif lebih komprehensif dibandingkan dengan Komisi Yudisial di Negara lain. Komisi Yudisial sebagai organ konstitusional baru dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia memliki kedudukan yang sederajat dengan organ konstitusional lainya. Kenyataan ini dapat dilihat dari diakomodasinya pasal 14 Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, menetapkan kehormatan dan keluhuran serta menjaga perilkau hakim. Dengan kata lain mengusulkan calon anggota Komisi Yudisial juga untuk mengawasi perilaku hakim, termasuk hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi. [5]
Dari pemaparan panitia Adhoc perubahan UUD 1945 yang melahirkan Komisi Yudisial tersebut, kita dapat mengetahui sejarah maksud tujuan kehendak pembentuknya selain untuk mengangkat hakim agung, juga untuk melakukan pengawasan terhadap hakim dan hakim agung serta Mahkamah Konstitusi. Perumusan dibentuknya Komisi Yudisial merupakan hasil dari perkembangan masyarakat yang menginginkan lembaga yudikatif yang ada dapat berjalan sesuai dengan harapan dan jauh dari keberadaan mafia peradilan yang mengotori dunia peradilan, dan itu merupakan politik hukum yang mendasari dibentuknya Komisi Yudisial.
Menurut Mahfudz MD, Politik hukum adalah arah yang dikehendaki oleh hukum atau arah yang akan diberlakukan, dalam konteks Komisi Yudisial maka keinginan pembentuk Undang-Undang dan segala kewenanganya adalah politik hukum. Maka lahirnya Komisi Yudisial sesuai risalah MPR, adalah dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pengawasan terhadap Mahkamah Agung, dan semua hakim secara internal lemah, serta tidak lagi lembaga pengawasan internal yang dipercaya.
Selanjutnya, pemaparan mengenai landasan sistematis kewenangan Komisi Yudisial ini muncul ketika permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ini terdapat permohonan ultra petita mengenai kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.
Landasan penafsiran sistematis ini berarti berkaitan dengan letak Pasal yang mengatur Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial terdapat pada Pasal 24 B sedangkan mengenai Mahkamah Konstitusi ada Pada Pasal 24 C. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sistematika pasal tersebut berarti tidak menunjukan adanya kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi yang diasumsikan ada atau diatur setelah kewenangan Komisi Yudisial diberikan yang berarti dalam pembahasanya Mahkamah Konstitusi tidak termasuk objek pengawasan.
MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM KEWENANGAN PENGAWASAN
            Dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, menyatakan:
Bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang mengatur fungsi pengawasan terbukti menimbulkan ketidak pastian hukum. Undang-Undang Komisi Yudisial terbukti tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, tidak jelas dan tidak tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang mengawasi, instrument apa yang digunakan serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Fungsi Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang seharusnya hanya memberikan sebagian kewenangan pengawasan etika kepada Komisi Yudisial, secara sadar atau tidak, telah ditafsirkan dan dipraktekan oleh Komisi Yudisial dengan cara memeriksa putusan.
Dari pertimbangan hukum ini kita dapat mendapat gambaran bahwa subjek pengawasan ini berhubungan dengan lembaga yang secara langsung melakukan pengawasan terhadap para hakim. Sebelum adanya Komisi Yudisial, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim, keadaan ini yang menjadi pemicu adanya sengketa dalam hal pengawasan terhadap tingkah laku hakim.
Penentuan subjek pengawasan ini berkaitan dengan penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, dinilai telah terjadi tumpang tindih.
Yang membedakan adalah wewenang dan tugasnya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaksana judicial. Sedangkan Komisi Yudisial berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 20 UU KY No. 22 Tahun 2004). Perilaku hakim mencakup Legal Behaviour dan Ethic Behaviour. Menjaga dan menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim merupakan ruh/spirit dan latar belakang (asbabul wurud) pembentukan Komisi Yudisial, karena praktek peradilan yang sebelumnya tidak mencerminkan kehormatan dan martabat badan pengadilan. Perlu ditegaskan bahwa kehormatan dan martabat hakim terletak pada dua hal: “putusan hakim dan perilaku hakim” (legal behavior dan ethic behavior). Maka pada dua hal inilah pengawasan dilakukan.[6]
Penegasan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal untuk menegakan kehormatan, keluhurah martabat serta perilaku hakim didasarkan pada Undang-Undang Mahkamah Agung.[7]

KESIMPULAN DAN SARAN
A.    KESIMPULAN
  1. Tulisan ini berkesimpulan bahwa Keberadaan Komisi Yudisial yang sempat menjadi perdebatan di kalangan para akademisi bahkan praktisi hukum tata Negara dapat dijelaskan mengenai beberapa landasan historis, teleologis dan sistematis. Secara historis kontruksi pembentukan Komisi Yudisial ini telah sejalan dengan maksud dari para kehendak pembentuk Undang-Undang yang ada pada Panitia Adhoc amandemen ketiga UUD 1945 yang juga memberikan gambaran teleologis pembentukan lembaga pengawas para hakim.
  2. Pelaksana judicial adalah Mahkamah agung dan pengadilan yang ada di bawahnya serta Mahakamah Konstitusi, sedangkan Komisi Yudisial diposisikan sebagai lembaga pengawas eksternal dan Mahkamah Agung sebagai Pengawas internal. Hal ini berkaitan dengan subjek pengawasan dan penjelasan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
B.     SARAN
Pembentukan Undang-Undang harus dilakukan secara cermat, sehingga dapat dilaksanakan. Khusus mengenai peraturan yang berhubungan dengan eksistensi Komisi Yudisial, pengaturannya harus lebih tegas menentukan subjek, objek dan metode yang digunakan untuk melakukan pengawasan.


[1] Nomensen Sinamo, Hukum Tata Negara suatu kajian kritis tentang kelembagaan Negara, Jala Permata Aksara, Jakarta, Hal. 37
[2] Sengketa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-VI/2006 tentang kewenangan Komisi Yudisial diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004  dan dinyatakanya tidak mengikat hukum beberapa kewenangan Komisi Yudisial mengenai Pengawasan terhadap Hakim.
[3] Denny Indrayana, rendahnya komitmen reformasi peradilan, Buletin Komisi Yudisial, 1 Pebruari 2007, Hal. 5
[4] Moh. Mahfudz Md, Perdebatan Hukum Tata Negara, Pasca Amandemen Konstitusi, Pustaka LP3S, Jakarta, Hal. 123
[5] Titik Triwulan Tutik, Eksistensi, kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam ketatanegaraan re[public Indonesia pasca amandemen UUD 1945, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007, Hal. 89-92
[6] Busyro Muqodas, Komisi Yudisial pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, makalah disampaikan pada diskusi ahli the habiebie centre, Jakarta,
[7] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Pasal 32 A (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.
(4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

0 comments:

Poskan Komentar